Chat with us, powered by LiveChat

KPU melarang pezinah pemabuk untuk mencalonkan diri

KPU melarang pezinah pemabuk untuk mencalonkan diri. Dikemas: Seorang komisioner KPU mengangkat sebuah kotak kardus di markas KPU di Jakarta pada 14 Desember 2018. Beralih dari kotak plastik yang direncanakan ke kotak kardus memangkas anggaran pengadaan KPU menjadi setengahnya. Namun, tampaknya kotak-kotak itu mudah rusak oleh air.

Agen Taruhan Casino Slot Online – Komisi Pemilihan Umum Indonesia (KPU) diatur untuk melarang orang-orang dengan rekam jejak melakukan perzinahan, perjudian, minum serta menggunakan dan berdagang obat-obatan dari berjalan sebagai kandidat dalam pemilihan daerah tahun depan.

Larangan, yang akan berlaku bagi mereka yang ikut dalam perlombaan untuk pemilihan gubernur, walikota dan walikota, sejauh ini diatur dalam Pasal 4 rancangan peraturan KPU mengenai persyaratan untuk pencalonan dalam lomba regional 2020.

“[Calon] tidak boleh memiliki rekam jejak melakukan Judi slot online […] ketidaksenonohan dan / atau tindakan tidak bermoral lainnya,” kata komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik seperti dikutip oleh kompas.com, Rabu.

Sebelumnya, Peraturan KPU No. 3/2017 yang mengatur pencalonan juga menetapkan pelarangan bagi mereka yang memiliki rekam jejak ketidaksenonohan mencalonkan diri dalam posisi teratas dalam pemerintahan lokal dan regional. Namun, peraturan tersebut tidak menyebutkan tindakan mana yang dianggap tidak senonoh.

Evi mengatakan pelarangan tersebut, juga diatur dalam Pasal 4 peraturan KPU 2017, cenderung ditafsirkan dengan berbagai cara dan dengan demikian komisi berusaha untuk mendefinisikan secara tepat apa yang membentuk ketidaksenonohan dalam peraturan baru.

Dengan larangan itu, para kandidat karenanya harus membuktikan bahwa mereka tidak memiliki rekam jejak perzinahan, perjudian, minuman keras dan narkoba dengan menerima surat izin polisi untuk memenuhi syarat untuk berkompetisi dalam perlombaan.

Sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota di seluruh negeri akan mengadakan pemilihan kepala daerah tahun depan, yang dijadwalkan akan berlangsung secara serentak pada 23 September 2020.

Selama pemilihan daerah tahun lalu, KPU melalui peraturan KPU 2018-nya juga melarang partai politik mencalonkan anggota yang telah dihukum, antara lain, korupsi. Namun, itu kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung pada bulan September tahun lalu setelah mantan terpidana korupsi menentang peraturan tersebut di pengadilan. (afr)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *